DPR mendesak pembahasan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan secara bersamaan. Kedua UU tersebut dinilai penting untuk segera disahkan.

Dirjen Pajak M. Tjiptardjo mempersilakan DPR membentuk Pansus jika tidak puas dengan perpajakan. Namun Tjiptardjo mengingatkan, apakah setiap kasus atau aduan wajib pajak (WP) harus dijadikan pansus oleh DPR?

Komisi XI DPR-RI akan menggunakan kewenangannya untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investasi berbasis kinerja terhadap Ditjen Pajak.

Hampir semua anggota FPD DPR memilih absen dalam sidang paripurna yang mengagendakan pidato penyampaian pemerintah tentang RAPBN 2011. Padahal agenda itu penting.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Halim Alamsyah sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Siti Fadjrijah. Seluruh fraksi DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, menyetujui terpilihnya Halim.

Kursi Dirut Bank Mandiri akan segera kosong setelah Agus Martowardojo ditunjuk sebagai menteri keuangan. Sofyan Basir yang kini memimpin BRI bisa menjadi salah satu kandidat untuk memimpin Bank Mandiri.

Jadi ketua umum Partai Demokrat (PD), tentu tak bisa sembarangan. Karena tidak bisa dipungkiri, PD kini menjelma jadi partai terbesar di tanah air.

Tujuh pegawai pajak Kanwil DJP I Sumatera Utara dicecar Anggota Komisi XI DPR RI terkait pemeriksaan PT Permata Hijau Sawit (PHS) yang dianggap tidak sesuai prosedur. Anggota DPR pun mendesak mereka membuka data wajib pajak.

DPR berencana memanggil Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus dugaan restusi pajak fiktif yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Sawit (PHS).

Komisi XI mendapat aduan dari perusahaan PT ING Internasional terkait kasus kelebihan tagihan dari Ditjen Pajak kepada perusahaan asal Korea ini. Tagihan pajak tersebut sebesar Rp 116 miliar.