Jika Anda ingin mengikuti acara tahunan Kirab 1 Suro Keraton Surakarta, Solo, tahun ini ada sedikit perbedaan. Keraton memundurkan acara itu sehari, karena hitungan Tahun Baru Islam mereka berbeda dengan pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak mengutak-atik mekanisme internal keraton Yogyakarta. Mekanisme keraton yang konon sudah berdiri 300 tahun itu dinilai lebih matang.

Dalam pidato panjang lebarnya seputar RUUK DIY, Presiden SBY menyebut dalam 5 tahun ke depan, Gubernur Yogya masih tetap Sultan HB X. Pernyataan ini menimbulkan kesan SBY tengah memainkan politik iming-iming.

PPP meminta pemerintah menuruti aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan agar Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Setidaknya ada tiga alasan kenapa penetapan itu wajib diatur dalam RUU Keistimewaan Yogya.

Sultan Yogyakarta sebaiknya tak perlu menolak usulan pemilihan gubernur langsung. Sebab, jika ada pemilihan langsung, siapa pun calon yang diajukan keraton hampir dipastikan menang. Legitimasi historis dan demokratis bakal digenggamnya.

Dalam RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, Parardhya menjadi salah satu poin penting. Karena menjabat Parardhya, Sultan dan Paku Alam tidak berhak mengikuti pilgub dan menjadi pengurus partai.

Pada 2009, Mendagri Mardiyanto dan Panja Komisi II DPR telah membahas RUUK DIY. Pada Agustus 2009, 9 fraksi di Panja itu telah menyetujui prosesi kepemimpinan di Yogyakarta (gubernur) dilakukan dengan sistem penetapan, hanya PD yang belum menentukan sikap.

Parardhya adalah salah satu poin krusial di RUUK DIY yang masih digodok pemerintah. Konsep ini pada 2007 muncul dalam rumusan RUU Keistimewaan DIY karya JIP Fisipol UGM.

Presiden SBY menyatakan, tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Namun menurut guru besar sejarah UGM, Prof Djoko Suryo, demokrasi tidak harus seragam.

Ada aroma politik yang kental dalam isu sistem pemilihan gubernur dan monarki di Yogyakarta. Pemilu Kepala Daerah dinilai akan lebih menguntungkan Parpol.