Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Walau mendapat kritik bahwa praperadilan tersangka tak bisa dilakukan, Mabes Polri tetap maju.

Budi tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Tanpa mengirimkan surat keterangan, Kalemdikpol itu malah menyuruh utusan untuk menyampaikan pesan lisan ke KPK.

Presiden Joko Widodo didesak untuk tak melantik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka. Namun seperti PDIP, Partai NasDem juga terus mendesak Presiden Jokowi melantik Komjen Budi.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai upaya Komjen (Pol) Budi Gunawan yang melakukan praperadilan KPK ke PN Jaksel tak membatalkan status tersangka. 

Hakim tunggal gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi, pernah dilaporkan ke KY terkait putusan-putusan yang dianggap kontroversial. Setidaknya ada tiga putusan yang laporannya sampai ke KY.

Sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan akan digelar Senin (2/2) pekan depan. Hakim tunggal yang memimpin sidang, Sarpin Rizaldi, tidak meminta pengamanan ekstra.

KPK bergerak cepat merespons mangkirnya Komjen Budi Gunawan dari pemeriksaan sebagai tersangka pemilik rekening gendut. Penyidik saat ini tengah membuat surat panggilan kedua untuk Budi Gunawan.

Sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan akan digelar Senin (2/2) mendatang. Sarpin Rizaldi akan menjadi hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut.

Komjen Budi Gunawan memilih tak datang memenuhi panggilan KPK. Salah satu alasannya, menunggu proses peradilan. Alasan lainnya yakni terkait surat pemanggilan. 

Sidang dan putusan praperadilan atas status tersangka Komjen Budi Gunawan tak akan mempengaruhi proses penyidikan oleh KPK. Alasannya penetapan status tersangka oleh penyidik bukan objek praperadilan.