Capim KPK Bambang Widjojanto memiliki gagasan yang siap diterapkannya jika menjadi pimpinan KPK. Dia ingin pencegahan dan penindakan KPK dapat terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri.

Komisi III DPR segera merevisi UU KPK. Ada sepuluh poin penting yang akan dibahas dalam revisi ini. 10 Poin ini diklaim memperkuat KPK dan sesuai standart internasional.

KY akan meminta salinan putusan bebas yang diberikan kepada 2 tersangka koruptor oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. KY, belum berencana memanggil hakim yang mengurus perkara itu.

Pengelola dan pengunjung sejumlah toko-toko buku di Tanjungbalai Karimun, Rabu (19/10/2011) sekitar pukul 14:30 WIB dibuat kaget dengan kedatangan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun.

3 kekerasan masyarakat berujung kematian akibat persoalan 'sepele' berhasil direkam media, kemarin. Yakni di Tangerang, di Jakarta Timur dan di Cirebon. Benarkan kekerasan tersebut karena masyarakat masih memelihara budaya 'senggol bacok'?

Bila wacana memberikan KPK wewenang menghentikan kasus korupsi lewat mekanisme SP3 benar-benar dilakukan, dinilai menjadi langkah mundur bagi pemberantasan korupsi. Koruptor bisa langsung bersorak karena celah untuk lolos dari hukum tidak lagi berada di tangan pengadilan Tipikor namun bertambah di tangan KPK.

Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai KPK perlu wewenang menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3). Baginya KPK cukup mendidik para koruptor tanpa harus menghajarnya berlebihan.

Waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta semakin dekat. Para bakal calon gubernur pun mulai bermunculan. Salah satu yang berniat maju adalah Anggota DPRD Jakarta Wanda Hamidah. Mantan artis ini berambisi menjadi gubernur perempuan pertama di Jakarta.

KY menerima pengaduaan putusan bebas perkara korupsi yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Putusan bebas terhadap Bupati Lampung Timur nonaktif dan mantan Bupati Lampung Tengah.

Upaya asset recovery para koruptor yang ada di luar negeri seringkali mengalami sejumlah hambatan. Diperlukan UU untuk memperlancar proses tersebut.