DPR meminta Menkeu Agus Martowardojo untuk memecat Dirjen Pajak M. Tjiptardjo karena mangkir hadir rapat. Menghadapi ini, Tjiptardjo memilih untuk sabar sambil menunggu waktu untuk memberikan penjelasan.

Panja Perpajakan Komisi XI DPR tetap ngotot agar Menteri Keuangan Agus Martowardojo memecat Dirjen Pajak M. Tjiptardjo karena mangkir hadir dalam rapat Panja pada Kamis (27/5/2010) lalu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) mendorong DPR memanggil perwakilan Reserve Bank of Australia (RBA). Pemanggilan tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait dua pejabat BI yang ditengarai menerima suap senilai US$ 1,3 juta dalam proyek pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu tahun 1999.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, menduga kemenangan PT KPC dalam sengketa pajak senilai Rp 1,5 T dengan Ditjen Pajak di MA tidak lepas dari keberadaan Setgab Partai Koalisi. Apalagi, pengadilan pajak selama ini memang dikenal rawan intervensi.

Sebagai buntut dari ketidakhadiran Dirjen Pajak M. Tjiptardjo dalam rapat, Panja Perpajakan Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo menonaktifkan Dirjen Pajak M.Tjiptardjo.

Panja Perpajakan Komisi XI DPR kesal karena Dirjen Pajak M. Tjiptardjo tidak menghadiri rapat dengar pendapat yang rencananya dilaksanakan pukul 14.00 WIB hari ini.

Ditjen Pajak akan dipanggil Komisi XI DPR. Hal ini menyusul kalahnya peninjauan kembali (PK) Ditjen Pajak atas PT KPC dalam sengketa pajak Rp 1,5 triliun di Mahkamah Agung (MA).

DPR segera panggil Bank Indonesia (BI) terkait isu penyuapan 2 mantan pejabatnya senilai US$ 1,3 Juta, dalam pencetakan uang Rp 100 ribu yang terjadi tahun 1999.

DPR mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan suap US$ 1,3 dollar dalam pencetakan uang Rp 100.000 oleh anak usaha Bank Sentral Australia.

Komisi XI DPR mencatat masih ada tiga persoalan yang belum tuntas dalam proses divestasi anak usaha BI yaitu Askrindo dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).