Hari ini APBD DKI Jakarta akan dicairkan sebesar Rp 69,28 triliun. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku pasrah dengan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri itu.

PKL Monas yang ditampung di Lenggang Jakarta mengaku keberatan karena harus membagi penghasilan dengan pihak swasta yang memberikan pelatihan kepada mereka. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), menilai selama gelaran Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, aktifitas pegawai tidak perlu diliburkan. Sebab menurut Ahok, para peserta KAA tidak akan banyak beraktifitas di luar ruang rapat.

Ahok menilai wacana pembukaan toko khusus penjualan minuman beralkohol dapat diterapkan. Menurut Ahok tidak adil jika pengecualian penjualan minuman beralkohol hanya diterapkan di beberapa kota tertentu. Pengecualian semacam itu terkesan mengerucut ke arah agama tertentu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mewacanakan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Sampit atau Pangkalan Bun, Kobar, Kalimantan Tengah. Bupati Kobar Ujang Iskandar pun menilai Adrinof memiliki alasan kuat atas wacana tersebut.

Hak menyatakan pendapat (HMP) digulirkan DPRD DKI terhadap Basuki T Purnama (Ahok). Namun bisa jadi wacana ini tak menghasilkan pemakzulan melainkan bisa juga hanya menghasilkan teguran keras berupa permohonan permintaan maaf dari Ahok. Apa ada dasar hukum soal permohonan permintaan maaf yang dihasilkan HMP itu?

Tak ingin situasi politik di DKI memanas, Fraksi PKS di DPRD DKI memilih menunggu keputusan rapat pimpinan DPRD yang diketuai Prasetio Edi Marsudi soal hak menyatakan pendapat (HMP).

Usulan pertemuan Jokowi-Ahok-Prasetio memang diutarakan Prasetio kepada‎ Megawati di sela Kongres IV PDIP di Bali berlangsung. Lantas Prasetio dirujuk Megawati untuk langsung berbicara dengan Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan APBD DKI‎ 2015 yang dihasilkan lewat Peraturan Gubernur adalah sebesar Rp 69,286 triliun, bukan Rp 72,9 triliun sebagaimana yang diyakini Gubernur Basuki T Purnama.

Prabowo Soenirman kini menyoroti rencana pertemuan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dengan Presiden Jokowi dan Ahok. Menurut Prabowo, pertemuan itu tak bisa dikatakan atas nama DPRD DKI.