Tersangka kasus dugaan suap Komjen Budi Gunawan menolak panggilan KPK untuk diperiksa dengan alasan praperadilan. Profesor Jimly Asshiddiqie menilai alasan itu sah-sah saja.

Meski secara aturan status tersangka bukan objek praperadilan, tapi di meja hijau semua bisa terjadi. Tidak salah jika KY menyoroti hakim tunggal yang akan mengadili gugatan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK itu.

Pada pasal-pasal yang membahas tentang praperadilan, tak ada penjelasan mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan status tersangka.

Wapres Jusuf Kalla angkat bicara seputar persidangan praperadilan Komjen Budi Gunawan kepada KPK yang bakal digelar 2 Februari. Ia berpendapat sikap pemerintah yang menunggu putusan sidang praperadilan sudah tepat.

Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan. Hal ini berbeda dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang tidak melakukan hal yang sama setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

Sarpin Rizaldi adalah hakim tunggal yang akan memimpin gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas KPK. Hakim ini pernah beberapa kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya. 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) memastikan taat hukum dan akan memenuhi panggilan Polri. BW juga menyampaikan dirinya sudah menerima surat panggilan dari Polri untuk diperiksa 3 Februari mendatang. 

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Inspektur Jenderal Budi Waseso menegaskan bahwa status tersangka bisa dipraperadilankan. Alasannya menurut dia hal itu adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang.

Komjen Pol Budi Gunawan berupaya melakukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Padahal kewenangan hakim praperadilan terbatas dan tidak ada poin mengenai penetapan tersangka.

Pihak Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.