Hingga kini rapat pembahasan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta belum juga dilakukan. Bahkan kini banyak fraksi yang memilih untuk tak mendukung HMP tersebut.

Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan pemanggilan Lulung lagi untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus UPS 2014. Ahok percaya Lulung pasti memenuhi pemanggilan itu.

Kantor Lulung di lantai 9 Gedung DPRD DKI dan kantor Komisi E DPRD DKI saat ini sedang digeledah tim penyidik Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Penggeledahan itu didukung rekan kerja Lulung.

Jika ingin maju sebagai calon independen di pemilihan gubernur selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus mengumpulkan dukungan dari warga sebanyak 750 ribu KTP. Angka ini dinilai Ahok tak besar.

Hari ini APBD DKI Jakarta akan dicairkan sebesar Rp 69,28 triliun. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku pasrah dengan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri itu.

PKL Monas yang ditampung di Lenggang Jakarta mengaku keberatan karena harus membagi penghasilan dengan pihak swasta yang memberikan pelatihan kepada mereka. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), menilai selama gelaran Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, aktifitas pegawai tidak perlu diliburkan. Sebab menurut Ahok, para peserta KAA tidak akan banyak beraktifitas di luar ruang rapat.

Ahok menilai wacana pembukaan toko khusus penjualan minuman beralkohol dapat diterapkan. Menurut Ahok tidak adil jika pengecualian penjualan minuman beralkohol hanya diterapkan di beberapa kota tertentu. Pengecualian semacam itu terkesan mengerucut ke arah agama tertentu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago mewacanakan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Sampit atau Pangkalan Bun, Kobar, Kalimantan Tengah. Bupati Kobar Ujang Iskandar pun menilai Adrinof memiliki alasan kuat atas wacana tersebut.

Hak menyatakan pendapat (HMP) digulirkan DPRD DKI terhadap Basuki T Purnama (Ahok). Namun bisa jadi wacana ini tak menghasilkan pemakzulan melainkan bisa juga hanya menghasilkan teguran keras berupa permohonan permintaan maaf dari Ahok. Apa ada dasar hukum soal permohonan permintaan maaf yang dihasilkan HMP itu?