Puluhan ribu warga Yogykarta kemarin menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi DIY. Mereka menegaskan sikap mendukung penetapan sultan sebagai gubernur. Pihak Keraton mengklaim hal itu dilakukan warga secara sukarela.

Tanpa bicara banyak, GKR Hemas menegaskan bahwa Keraton akan menunggu draft RUU Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

Kesultanan Yogyakarta tidak dibangun dalam waktu semalam. Sepanjang sejarah Kesultanan ini pernah terjadi seorang Sultan berusia 3 tahun. Pernah pula terjadi seorang sultan yang tidak memiliki putera mahkota.

Keraton Yogyakarta hanya mengikuti kemauan rakyatnya saja. Karena tahta untuk rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Jika warga Yogya tetap menginginkan penetapan, maka Keraton mengikutinya.

"Justru sikap FPD DPRD DIY memperlihatkan konsistensi PD memperjuangkan RUUK DIY melalui cara yang benar, cara konstitusional," tegas Andi Mallarangeng selaku anggota Dewan Pembina PD.

Senin (13/12), puluhan ribu warga Yogya turun ke jalan  menegaskan sikap mereka mendukung penetapan Gubernur dan Wagub Yogya. Bagi Ichlasul Amal, pengerahan massa mengingatkannya pada zaman PKI.

"‎​Bola di tangan SBY yang sekarang dianggap bersalah. Satu langkah 'rendah hati' SBY, akan menyelesaikan masalah," saran Yunarto Wijaya, pengamat komunikasi politik dari Charta Politica.

Polemik RUU Keistimewaan DIY terus menggelinding. Untuk meredakan suasana, hendaknya Mendagri Gamawan Fauzi bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono untuk duduk bersama membicarakan masalah ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menunggu draf RUU Keistimewaan Yogyakarta besutan pemerintah. Setelah draf RUUK Yogyakarta versi pemerintah diterima, DPR akan segera melakukan dialog untuk menjaring aspirasi rakyat Yogyakarta.

Komite Independen Pengawal Referendum (Kiper) akan menyebarkan 2.000 stiker berisi dukungan pro penetapan kepala daerah DI Yogyakarta. Stiker akan disebar di Yogya Nol Kilometer pukul 12.00 WIB.