Konon sejumlah nama telah disiapkan untuk menduduki kursi Plt Pimpinan KPK. Jika itu benar, tim perumus yang baru saja dibentuk Presiden SBY hanyalah sebagai tim boneka.

Penunjukkan langsung Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah tak terbendung. Namun tiga nama yang bakal ditunjuk tim perumus dilarang dari unsur polisi dan kejaksaan yang masih aktif.

Tidak lama lagi, Presiden SBY akan melantik 3 pimpinan sementara KPK. Ketiga pimpinan sementara itu berpeluang besar juga akan dapat dikriminalisasikan oleh polisi.

Panja DPR dinilai dangkal dalam menganalisa beberapa pasal dalam RUU Pengadilan Tipikor. Untuk itu, pengesahan RUU tersebut harus dihentikan.

Para 'koruptor', 'advokat' dan 'konglomerat hitam' melakukan aksi demonstrasi di kantor ICW. Mereka menuntut agar KPK dan Pengadilan Tipikor dibubarkan.

Pernyataan Presiden SBY yang menginginkan kewenangan penuntutan KPK tetap termuat dalam RUU Pengadilan Tipikor ditagih. Presiden didesak menghentikan pembahasan RUU yang sudah dianggap melenceng dari amanat putusan MK itu.

2 Pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh Polri. Apakah ini atas restu SBY? Bila benar, ini merupakan alamat pemberantasan korupsi melemah. Harapan untuk Indonesia yang bersih dari korupsi pun dipertanyakan.

ICW mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon terkait pelemahan lembaga korupsi di Indonesia. Surat itu dikirim ICW pada Rabu 16 September 2009.

Kemacetan hebat terjadi di Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyebabnya, sebuah truk bermuatan pasir mengalami pecah ban.

ICW mempertanyakan kapan KPK akan memanggil perwira tinggi Polri yang disangkakan terlibat kasus Bank Century.