Presiden Joko Widodo lagi-lagi menunda mengumumkan penyelesaian polemik pencalonan Kapolri. Saat didesak kapan akan mengeluarkan putusan, Jokowi malah bertanya balik soal praperadilan Komjen Budi Gunawan. 

Presiden Jokowi dan petinggi KIH bertemu di Solo dalam suasana cair. Mereka bahkan sempat makan bareng di sebuah warung soto di daerah Gading, Solo. Ternyata Megawati yang punya usul untuk makan di warung soto itu.

Petinggi KIH bertemu dengan Presiden Jokowi ‎di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Dalam pertemuan itu, KIH meminta Jokowi menunggu proses praperadilan Komjen Budi Gunawan selesai, baru mengambil keputusan soal kapolri.

‎Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jaksel akan masuk babak putusan pada Senin 16 Februari 2015 nanti. Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, menyatakan semua pihak harus menghormati putusan hakim apapun hasilnya.

KY menilai jalannya sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jaksel sudah seperti sidang uji materi di MK. Lantaran ada keterangan ahli yang dihadirkan langsung dalam sidang tersebut.

Seminggu ini, sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan‎ (PN Jaksel). Sidang tersebut memang menyita perhatian publik di tengah konflik Polri dan KPK.

Saat bertemu Presiden Jokowi, KIH tetap menghendaki nasib Komjen (Pol) Budi Gunawan menunggu putusan pra peradilan pada Senin (16/2) pekan depan.

Soal kolektif kolegial juga salah satu tema yang menjadi peluru tim Komjen Budi Gunawan saat berhadapan dengan KPK di sidang praperadilan. Padahal kolektif kolegial bukan berarti harus melulu lima pimpinan KPK.

Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan menyangkal kliennya termasuk dalam objek hukum yang bisa diusut oleh KPK. Namun setidaknya pendapat dari dua pakar tata negara ini bisa menjelaskan pendapat kubu Budi salah.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh berharap Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan gugatan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan secara obyektif dan sesuai aturan hukum.