Bertugas di KPK bukan urusan gampang. Selain aturan yang ketat soal perilaku, hal lainnya ancaman kriminalisasi. Nah, soal yang terakhir itu memang kerap menimpa para penegak hukum di KPK. 

Komjen Pol Budi Gunawan diputuskan Presiden Jokowi batal dilantik menjadi Kapolri. Partai NasDem menghormati keputusan Jokowi sebagai keputusan terbaik.

Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perppu guna mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK. Perppu tersebut bakal dibawa ke DPR, dan fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono bakal menyetujuinya.

Perppu Plt Pimpinan KPK segera diterbitkan Presiden Jokowi dan siap dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan. Bagaimana nasib Perppu yang diterbitkan Jokowi itu bila dibawa ke DPR?

Fraksi Partai Demokrat menilai keputusan ini meski terlambat namun memberikan kepastian di tengah spekulasi terkait konflik KPK-Polri.

Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan (BG) mendatangi Mabes Polri pasca putusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai penggan calon Kapolri. Menurut mereka, BG legowo terhadap putusan tersebut.

Calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku tak mau berandai-andai soal kemungkinan penghentian kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Badrodin Haiti menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan posisi Komjen Budi Gunawan (BG). Penunjukan ini dilakukan di tengah polemik KPK-Polri. 

2 Pimpinan KPK non aktif, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, telah menjadi tersangka di Bareskrim Polri terkait 2 kasus yang berbeda. Kemudian, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Badrodin menjadi Kapolri.

Irman mendukung langkah Jokowi yang mengusulkan Komjen Badrodin Haiti yang sebagai Kapolri. Irman juga menghargai langkah Presiden Jokowi yang mengumumkan Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Senoadji, dan Johan Budi sebagai Plt Pimpinan KPK.