Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung), Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar‎ ternyata memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Hingga kini rapat pembahasan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta belum juga dilakukan. Bahkan kini banyak fraksi yang memilih untuk tak mendukung HMP tersebut.

Dalam waktu dekat, Warga Kabupaten Bogor akan memiliki Wakil Bupati Bogor yang baru. DPRD Kabupaten Bogor berharap hanya ada satu cawabup dari PPP.

Saat ini banyak fraksi di DPRD DKI yang menyatakan tak mendukung hak menyatakan pendapat ke Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu. Ketua DPRD berharap agar dinamika politik antara Ahok dan DPRD ini bisa berangsur sejuk.

Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna lanjutan di masa sidang ketiga tahun 2014-2015. Agenda paripurna ini terkait laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Partai Hanura menilai hasil survei Poltracking Indonesia terkait dukungan publik atas wacana reshuffle kabinet Jokowi-JK bukanlah menjadi suatu keharusan. Meski begitu, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi Presiden Joko Widodo.

Tokoh senior Partai Golkar Fahmi Idris meluncurkan dua bukunya sekaligus. Buku pertama membahas soal pedagang, sedangkan buku yang kedua bertema‎ hukum.

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI menegaskan sikapnya untuk tak mendukung hak menyatakan pendapat (HMP). Apabila rapat paripurna HMP terhadap‎ digelar, maka rapat itu tak akan memenuhi kuorum.

‎Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sangaji alias Ongen menyatakan fraksinya tidak akan mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok. Keputusan ini merupakan instruksi DPP Partai Hanura.