PN Jakarta Pusat diminta mengeluarkan surat perintah kepada KPU untuk pemutakhiran DPT. Pemutakhiran DPT sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersuara keras terkait perdebatan mengenai DPT. Menurutnya tidak sepantasnya lagi meributkan persoalan itu, karena yang semestinya dilakukan adalah perbaikan.

Wacana agar pelaksanaan pemilu diundur diharapkan tidak terjadi, sebab bisa menimbulkan kekacauan sosial, bahkan revolusi sosial. Bila KPU memiliki waktu, seharusnya segera memperbaiki DPT.

Meski pelaksanaan Pemilu Legisltaif (Pileg) sudah dekat, namun surat suara di Kabupaten Sumenep, Madura masih kurang 24.448 lembar. Mereka harapkan agar kekurangan itu segera dipenuhi.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai dugaan kecurangan pemilu terkait tidak validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim tidak bisa jadi dasar penundaan pemilu. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk tim asistensi untuk memuktahirkan dan validasi DPT.

Tidak beresnya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 banyak mendapat kritikan. Bahkan usulan untuk menunda pemilu pun sempat muncul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima kritik terkait keruwetan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009. Padahal, kesuksesan Pemilu bukan saja ditangan KPU tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

10 Anggota TNI/Polri masuk dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ke-10 aparat negara itu tidak akan diberi hak pilih dan tidak akan diundang saat pemungutan suara.

Kisruh soal DPT menghujam KPU. Bahkan berujung pada permintaan penundaan pemilu. Tudingan pun muncul, kubu oposisi memainkan isu ini. Tapi hal ini dibantah.

DPT bermasalah juga terjadi di Kabupaten Nunukan, Kaltim. Panwaslu menemukan fakta sekitar 1.600-an orang pemilih terdaftar di Kabupaten Nunukan sebagai pemilih ganda alias pemilih yang mempunyai hak pilih tidak hanya di satu tempat, melainkan juga di beberapa tempat.