Salah satu alasan yang membuat Komjen Budi Gunawan tidak hadir dalam pemeriksaan di KPK karena menunggu hasil sidang praperadilan. Padahal, bagi Ketua DPD Irman Gusman tidak ada korelasi dari dua peristiwa itu.

Presiden Joko Widodo belum melantik Kapolri yang baru lantaran calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Frederick Yunadi, pengacara Polri dan Komjen Budi Gunawan (BG) mengaku mendapat informasi dari internal Polri. Semua pimpinan KPK yang dilaporkan sudah menjadi tersangka.

KPK sebagai pihak termohon dalam gugatan praperadilan yang diajukan pihak Komjen Budi Gunawan tidak menghadiri sidang perdana di PN Jaksel. KPK beralasan karena materi gugatan berubah sehingga KPK tak punya cukup waktu untuk mempelajari.

Frederick Yunadi, pengacara Mabes Polri dan Komjen Budi Gunawan memberi jawaban pada mereka yang menyoal gugatan praperadilan tersangka. Para pengamat dan pakar hukum diminta tak hanya melihat pasal 77 KUHAP.

Sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan akhirnya ditunda sebab pihak termohon yaitu KPK tidak hadir. Pengamanan ketat dari pihak kepolisian pun berangsur ‎mengendur.

Sidang perdana praperadilan Komjen Budi Gunawan akhirnya ditunda hingga Senin (9/2) mendatang. Meski jadi semakin lama hasilnya bisa diketahui, Presiden Joko Widodo tetap menunggu sidang praperadilan itu selesai.‎

Sidang perdana praperadilan Komjen Budi Gunawan alias BG ditunda hingga Senin (9/2) mendatang. Adapun agenda persidangan nantinya akan dilakukan setiap hari selama sepekan.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB akhirnya ditunda hingga Senin (9/2) mendatang. Hal ini dikarenakan pihak Termohon (KPK) tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan.

Pengajuan praperadilan calon Kapolri, Komjen BG, ke PN Jaksel atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK sebagai tindakan yang tidak sah menuai banyak pendapat yang menegaskan bahwa praperadilan bukan forum untuk melakukan koreksi atas penetapan status tersangka. Apakah pengajuan praperadilan terkait dengan penetapan status tersangka oleh penyidik pernah dilakukan?