Perbedaan pandangan di tubuh PKS makin nyata. Setelah Tiffatul Sembiring dan Anis Matta berbeda pandangan soal wacana pemakzulan pemerintah, kali ini Ketua FPKS Mustafa Kamal menganggap pemakzulan sebagai pilihan politik.

Sekalipun beberapa partai sudah menentukan sikap melalui wakilnya di pansus Century, PPP memilih bersabar. PPP menunggu pansus selesai melakukan penyelidikan terhadap skandal Century.

Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Bank Century mendesak agar keterangan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikonfrontir. Bagi Partai Demokrat (PD), konfrontir itu belum perlu dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku ada tugas lain yang lebih penting dihadiri. Karena alasan itu pula KPK tidak bisa menghadiri rapat konsultasi Pansus Hak Angket Century.

"Kita juga nggak pernah berpikir Boediono atau Sri Mulyani berhenti. Golkar tidak akan khianati koalisi," ujar Idrus Marham, ketua Pansus Century dari FPG.

Ketua Pansus Idrus Marham mengomentari pernyataan wapres Boediono yang tak mau Indonesia menjadi industri pansus. Jika tak mau banyak pansus, pemerintah jangan melanggar dong.

Pansus DPR tidak mempermasalahkan tidak hadirnya pimpinan MA dalam rapat konsultasi yang mereka gelar. Sebaliknya, ketidakhadiran pimpinan KPK sangat disayangkan.

Rapat konsultasi antara Pansus Century dengan Pimpinan DPR, BPK, PPATK, dan BI sudah mencapai kesimpulan. Pimpinan DPR mendukung penuh Pansus Century mendapat data dengan cara apapun demi penuntasan skandal Century.

Kesediaan BPK menyelesaikan audit investigasi lanjutan atas proses bailout Bank Century, menumbuhkan optimisme Pansus Century mencapai target. Terlebih BPK sukarela serahkan ke DPR.

BPK berharap pansus mempersiapkan dasar hukum jika ingin meminta data BPK. Disita pun lebih baik, daripada BPK dikriminalisasi dan menjadi tersangka.