detikNews

Tak Penuhi Panggilan, Probo Bantah Sepelekan Kejagung

Konglomerat Probosutedjo dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Dia dituding menyepelekan panggilan itu. Namun Probo membantahnya.

Rabu, 16 Nov 2005 16:40 WIB

detikNews

Wakapolri Minta 'Wajib Lapor 1x24 Jam' Diberlakukan Kembali

Wakapolri Komjen Adang Darodjatun menyarankan agar budaya wajib lapor 1 x 24 jam bagi tamu dari luar yang mengunjungi suatu tempat dihidupkan kembali.

Senin, 14 Nov 2005 15:38 WIB

detikNews

Kejaksaan Agung Berharap Probo Penuhi Panggilan

Belum terlihat tanda-tanda Probosutedjo akan menampakkan diri di Kejagung. Adik tiri Soeharto ini pun diharapkan akan memenuhi panggilan.

Senin, 14 Nov 2005 11:30 WIB

detikNews

Harini Kembalikan Rp 900 Juta dari Probo ke KPK

Pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, mengembalikan uang RP 900 juta dari kliennya ke KPK. Uang dikembalikan melalui asistennya, Whisnu Prabowo.

Rabu, 26 Okt 2005 21:42 WIB

detikNews

Kasus Dugaan Suap Probo Sulit Dibuktikan

Secara hukum dugaan suap dalam kasus dana reboisiasi yang melibatkan Probosutedjo akan sulit dibuktikan. Upaya pembuktian dihadang batu terjal.

Rabu, 26 Okt 2005 09:09 WIB

detikNews

Jika Terbukti Melenceng, Pesantren Ngruki Siap Ditutup

Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, menyesalkan pernyataan Jusuf Kalla. Pesantren Ngruki terbuka untuk diperiksa dan siap ditutup bila terbukti melenceng.

Senin, 24 Okt 2005 16:13 WIB

detikNews

Gus Dur Minta Pemerintah Tidak Asal Tutup Pesantren

Kritik atas penyataan wapres Jusuf Kalla mengenai rencana penutupan pesantren kian kencang. Pemerintah dinilai salah langkah jika tetap meneruskan niat itu.

Senin, 24 Okt 2005 00:37 WIB

detikNews

Kenaikan Tunjangan DPR Tiru Gaya Orba untuk Kelabui Rakyat

Kenaikan tunjangan operasional anggota DPR sebesar Rp 10 juta yang berkedok meningkatkan kinerja dinilai mengikuti cara Orde Baru yang mengelabui rakyat.

Jumat, 21 Okt 2005 16:55 WIB

detikNews

Pernyataan Kalla Soal Pengawasan Sekolah Dinilai Berlebihan

Pernyataan Jusuf Kalla lagi-lagi menuai kritikan. Kali ini, kritikan menanggapi statement pengawasan lembaga pendidikan, seperti pengawasan terhadap pesantren.

Jumat, 21 Okt 2005 09:17 WIB

detikNews

Tidak Ada Dasar Hukum Bagi Pemerintah Mengawasi Pesantren

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menuai kritikan. Kali ini, masih tentang langkah pemerintah yang akan mengawasi kegiatan pesantren.

Kamis, 20 Okt 2005 22:37 WIB