detikNews

Kalla Serahkan Kader Golkar Bermasalah ke BK DPR

Jusuf Kalla menyerahkan penyelesaian anggota Komisi II DPR dari Golkar, Idrus Marhan, kepada Badan Kehormatan DPR.

Sabtu, 14 Mei 2005 18:07 WIB

detikNews

Depkum dan HAM Tolak PKB Kubu Muhaimin

Depkum dan HAM menolak kepengurusan PKB kubu Muhaimin. Kubu Muhaimin menduga ada 'permainan' antara Depkum dan HAM dengan kubu Alwi.

Kamis, 12 Mei 2005 20:05 WIB

detikNews

Recall 4 Anggota FPDIP DPR Diajukan Minggu Ini

Menghitung hari. Itulah 'nyanyian' bagi Roy, Sukowaluyo, Noviantika, dan Tjandra. Keempatnya akan di-recall minggu ini.

Kamis, 12 Mei 2005 11:38 WIB

detikNews

Pramono Anung Mundur dari DPR

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung merealisasikan kaulnya. Hari ini dia menyatakan mundur dari keanggotaannya di DPR.

Kamis, 12 Mei 2005 11:09 WIB

detikNews

Sussongko Harus Sebut Anggota DPR yang Terima Dana Taktis

Siapa anggota DPR yang kecipratan dana taktis KPU Rp 20 miliar seperti yang dilansir Sussongko Suhardjo? Sussongko harus menyebut jelas.

Rabu, 11 Mei 2005 18:02 WIB

detikNews

DPR Pertanyakan Alasan BPK Hentikan Audit KPU

Keputusan BPK yang menghentikan audit investigatif terhadap 10 proyek pemilu di KPU memunculkan spekulasi. BPK harus menjelaskan secara resmi.

Selasa, 10 Mei 2005 12:48 WIB

detikNews

BPK Serahkan Sisa Hasil Audit KPU kepada DPR

BPK menyerahkan hasil audit KPU dalam keuangan pada pemilu legislatif. Audit keuangan pilpres dan 16 KPUD akan diserahkan menyusul.

Selasa, 10 Mei 2005 09:15 WIB

detikNews

DPR Serahkan Penanganan Hasil Audit KPU Kepada KPK

Komisi II DPR menyatakan tidak perlu Pansus kasus dugaan korupsi KPU. DPR menyerahkan penanganan hasil audit BPK terhadap KPU kepada KPK.

Senin, 09 Mei 2005 19:02 WIB

detikNews

FPKS Tolak Auditor Selain BPK

FPKS menolak dimunculkannya auditor selain BPK seputar dugaan kasus korupsi dana pemilu pilpres dan legislatif oleh KPU.

Senin, 09 Mei 2005 18:10 WIB

detikNews

Penjelasan KPU ke DPR: Tidak Ada Penyimpangan Anggaran

Seperti yang sudah diduga semula, KPU kembali membantah adanya penyimpangan dana pilpres 2004. Dalam audit investigatif BPK penyimpangan mencapai Rp 90,26 M.

Senin, 09 Mei 2005 15:38 WIB