Presiden Joko Widodo dipastikan diundang untuk menghadiri Kongres IV PDIP, 9-12 April mendatang di Sanur, Bali. Namun Jokowi datang bukan sebagai seorang presiden, melainkan kader PDIP.

Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Timur Tengah, Alwi Shihab, diterima Grand Syeikh Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb. Pada pertemuan tersebut, Alwi Shihab didampingi Dubes RI di Kairo Nurfaizi Suwandi dan beberapa pejabat KBRI Kairo lainnya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dikabarkan akan menghadiri peringatan KAA pada April 2015 di Jakarta dan Bandung. Namun, Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu Benyamin Scott Carnadi mengatakan hingga saat ini Korut belum mengkonfirmasi siapa yang hadir dalam Peringatan KAA.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu bertolak ke Amerika Serikat. Kepergiannya dalam rangka menyerahkan surat dari Presiden Joko Widodo untuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Kabar adanya perang dingin antara Istana Kepresidenan dengan pihak PDIP merembet kepada isu reshuffle kabinet. Apakah Jokowi akan mereshuffle kabinet yang baru berumur 3,5 bulan?

Sore ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan utusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung. Isi pertemuannya soal rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Namun hingga kini Jokowi belum mengambil keputusan final.

Dengan terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, seluruh jajaran kepala kementerian pun otomatis ikut berganti. Salah satu anggotanya adalah Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM(K).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih I Gede Dewa Palguna sebagai pengganti Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi. Palguna lolos setelah menyingkirkan guru besar Yuliandri dan 14 calon lainnya.

Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa telah mengirimkan beberapa orang perwakilan untuk meninjau seberapa besar tingkat keparahan yang terjadi pada longsor di Banjarnegara, Jawa Timur.

Presiden Jokowi disebut sebuah media Malaysia angkuh karena akan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Menanggapi hal itu Jusuf Kalla menegaskan bahwa kebijakan itu tidak hanya dianut Indonesia.