Jaksa DSW ditangkap KPK tengah menerima uang dari seseorang yang berkasus di Kejari Tangerang. itengarai aksi peras memeras ala Jaksa DSW ini bukan barang baru bagi jaksa.

"Kita akan kawal semua penyidikan, proses peradilan, penghukuman koruptor yang kita hadapi. Makanya kita agak kesal ada panja mafia hukum, ada rencana pansus, ada rencana hak angket," ujar salah satu deklarator Geram Hukum Todung Mulya Lubis.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Marwan Effendi, diminta membentuk tim guna mengusut dugaan suap keluarga terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang Bahasyim Assifie kepada jaksa penuntut umum. Sang jaksa itu harus dicopot.

Puluhan aktivis antikorupsi mendeklarasikan gerakan melawan mafia hukum. Mereka meminta supaya bangsa ini jangan kalah dengan mafia hukum.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis bersyukur Artalyta Suryani tidak jadi mendapat pembebasan bersyarat (PB) hari ini. Todung menilai Artalyta tidak layak mendapat fasilitas itu.

Mafia hukum di Indonesia memang telah membuat geram masyarakat, baik lapisan bawah maupun para pejabat sekalipun. Untuk melawannya, sejumlah tokoh penggiat hukum pun akan mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum.

Koalisi LSM Pemantau Parlemen mempertanyakan alasan DPR membangun gedung baru di tengah kritik keras masyarakat. Mereka menduga ada persekongkolan jahat di balik proyek pembangunan gedung baru DPR.

Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis kecewa Gayus Tambunan hanya divonis 7 tahun penjara. Vonis Gayus telah merusak tananan hukum di Indonesia.

Koalisi LSM menuntut pembatalan pembangunan gedung baru DPR. Melanjutkan pembangunan gedung baru DPR dianggap bentuk arogansi wakil rakyat.

Rapat membahas kasus Gayus Tambunan di Istana Kepresidenan dikritik sebagai rapat yang terlambat. Rapat kali ini pun hanya rapat main-main meredam kemarahan publik.