Rapat pengganti Bamus DPR membatalkan pengesahan RUU MA. Pengesahan menunggu hasil Komisi III. Diprediksi baru bisa dilakukan setelah 6 Oktober mendatang.

Komisi III DPR dikabarkan mengirim surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta menjadwalkan pengesahan revisi UU MA pada sidang paripurna DPR, Jumat (26/9/2008) besok. FPPP mempertanyakan surat tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui rampungnya pembahasan RUU PPh oleh Panja Komisi XI DPR menjadi hadiah paling berharga baginya.

Ruang sidang paripurna dan lobi riuh saat pengesahan RUU pemekaran kabupaten kota dibacakan. Tepuk tangan ratusan orang yang datang dari kabupaten kota yang dimekarkan bergema.

DPR akhirnya mengesahkan UU Perbankan Syariah. Pengesahan UU Perbankan Syariah dengan minderheids nota (catatan keberatan) karena 1 fraksi yakni FDS menolaknya.

Setelah melalui proses yang panjang, Komisi XI DPR akhirnya berhasil merampungkan RUU Perbankan Syariah. DPR tinggal ketok palu untuk mensahkan undang-undang tersebut. 

Pemerintah menolak uji publik UU Pelayaran yang diminta FPDIP. Alasannya, pembahasan UU ini sudah memakan waktu cukup lama dan cukup menyerap aspirasi dari DPR.

Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan revisi RUU 21/1992 tentang Pelayaran menjadi UU. UU ini terdiri dari 22 bab dan 355 pasal.

Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan revisi RUU 21/1992 tentang Pelayaran menjadi UU. UU ini terdiri dari 22 bab dan 355 pasal.

Sidang Paripurna DPR RI dibuka Ketua DPR Agung Laksono. Agung memimpin sidang tanpa kehadiran Mbah Tardjo dan Cak Imin. Sidang membahas 3 agenda.