Panja masih menggodok kesepakatan komposisi hakim di RUU Pengadilan Tipikor. PKS inginkan hakim ad hoc lebih banyak dan diatur secara tegas dalam UU.

Pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih terbengkalai di DPR. Padahal tenggat waktu bagi DPR untuk menyelesaikan RUU ini tinggal sebentar yakni Desember 2009.

Syamsul Ma'arif, Ketua KPPU yang juga calon hakim agung MA, didera gosip suap ke Komisi III DPR. Gosip itu antara lain berbunyi, Semua sudah beres. Jadinya harga satu suara anggota Komisi III yaitu US $ 30 ribu.

Revisi UU MA tengah dibahas di tim perumus. Kuat dugaan, aturan ini akan disahkan di rapat paripurna DPR yang akan digelar Jumat 26 September 2008. Tapi nada sumir muncul terkait ketergesa-gesaan panitia kerja.

DPR dikritik terburu-buru ingin mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Agung (MA) sebelum Ketua MA Bagir Manan pensiun. Namun kritikan ini dimentahkan anggota Panitia Panja.

Panitia kerja (panja) revisi UU Mahkamah Agung (MA) akhirnya sepakat merevisi usia masa pensiun hakim di MA dari sebelumnya 65 tahun menjadi 70 tahun. Kesepakatan itu dihasilkan melalui proses lobi yang alot.

Sejumlah pejabat dan jaksa di Kejagung diperiksa secara internal sejak jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun didesak untuk memberi kepastian kapan semua itu dapat dirampungkan.

Sambil sarapan pagi, mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid dan Gubernur NAD Irwandi Yusuf membahas revisi logo provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Money politics seperti duri dalam daging jika pemilu menjelang. Agar permainan kotor itu tidak sukses, JPPR meminta 20 persen dana bantuan parpol untuk pendidikan bagi pemilih.

Pemerintah akan memberikan tunjangan baru bagi anggota DPRD. Dana pun siap digelontorkan lagi. Tapi bila ada penolakan pemerintah harus ikut pasang badan.