Anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 37 miliar usai dilakukan efisiensi. Komisi XIII DPR RI mempersilakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengajukan relaksasi.
Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Sebab, belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara.
Menkum Supratman menyatakan kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah Jusuf Kalla adalah sah. Keputusan tersebut ditolak oleh PMI kubu Agung Laksono.
Prof. Eddy O.S. Hiariej menyoroti pentingnya reformasi hukum acara pidana di Indonesia, menekankan perlindungan HAM dan transparansi dalam proses hukum.