Staf Khusus Presiden SBY bidang hukum Denny Indrayana menilai asimilasi seharusnya diberikan kepada whistleblower bukan kepada koruptor, pelaku pencucian uang atau kejahatan terorganisir.

Misbakhun kepergok jalan-jalan di mal saat masih berstatus terpidana. Pemberian asimilasi terhadap mantan politikus PKS itu menuai kritik. Bahkan SBY diminta untuk menegur Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Gara-gara kepergok jalan-jalan di mal, terpidana kasus pemalsuan dokumen Misbakhun diperiksa petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Misbakhun diperiksa sejak Kamis (14/7) pagi.

Anggota Komisi III DPR dari Gerindra Martin Hutabarat mengeluhkan sikap Misbakhun yang makan di mal bersama keluarganya di tengah proses pidana. Martin menilai Misbakhun tidak memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Asimilasi atau proses pembauran dengan masyarakat adalah hak setiap narapidana, termasuk M Misbakhun. Masyarakat diminta tak mudah menghukum eks anggota DPR dari PKS itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan Misbakhun, terpidana kasus pemalsuan, untuk tidak membuat heboh dengan berjalan-jalan di mal di tengah proses pidana.

Mabes Polri menegaskan pihaknya tidak bertanggungjawab lagi atas penahanan Misbakhun. Misbakhun telah dipindahkan dari Rutan Bareskrim, 3 bulan lalu.

Misbakhun yang sedang menjadi warga binaan LP Salemba menjalani asimilasi dengan bekerja di kantor pihak ketiga, PT Energi Bara Prima. Di perusahaan itu, Misbakhun menjadi staf keuangan. Asimilasinya dijamin keluarga dan BPKB mobilnya.

Misbakhun dipergoki tengah berada di Mal Ratu Plaza bersama keluarganya. Lapas menyebut Misbakhun tengah menjalani asimiliasi. Namun Satgas menilai napi asimilasi tak pantas ke mal.

Misbakhun diketahui berada di restoran Rice Bowl, Ratu Plaza, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, sekitar pukul 14.05 WIB. Misbakhun ke Ratu Plaza diperintahkan perusahaan tempat dia bekerja PT Energi Bara Prima, untuk memperbaiki laptop kantor.