Komisi III DPR RI siap membuat panitia kerja (panja) penegakan hukum terkait penahan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Panja ini rencananya juga akan menyusun jadwal pemanggilan Kapolri.

Tidak ada kasus lain yang saat ini menjerat Komjen Susno Duadji. Mantan Kabareskrim itu hanya  menjadi tersangka untuk kasus suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL).

Keluarga Komjen Pol Susno Duadji menuding sejumlah petinggi Polri beristri lebih dari satu alias poligami. Namun hal itu dibantah mentah-mentah oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Tudingan keluarga Susno yang menyebut ada petinggi Polri berpoligami ditanggapi adem ayem oleh Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Edward meminta ditunjukkan sang petinggi Polri yang berpoligami itu.

Istri Komjen Pol Susno Duadji, Herawati, serius dengan rencananya curhat ke Ibu Negara Ani Yudhoyono. Dia antar langsung surat curahan hatinya ke kantor Sekretariat Negara.

Komjen Pol Susno Duadji ditangkap tim penyidik Mabes Polri terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam perkara investasi ikan Arwana di Riau. Di malam pertamanya 'menginap' di Mabes Polri, dia hanya bisa tidur selama 2 jam.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah tidak setuju dengan penangkapan Komjen Pol Susno Duadji. Dia meminta Susno dilepaskan, agar bisa kembali 'bernyanyi' membuka kebobrokan di kepolisian.

Penangkapan dan penahanan Komjen Pol Susno Duadji dinilai keluarga sebagai bentuk penzaliman. Istri Susno, Herawati, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan membantunya.

Komisi III DPR RI siap memberikan perlindungan hukum pada Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji pasca penangkapannya. Penahanan Susno masih dinilai tidak beralasan.

Larangan berpoligami bagi pegawai pemerintah termasuk TNI dan Polri, sudah ada sejak pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru. Apapun alasannya, anggota Polri dilarang berpoligami.