Verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 akan dilakukan KPU mulai 9 Agustus 2012. Komisi II DPR akan mengawasi proses yang dikhawatirkan Bawaslu banyak terjadi kecurangan ini.

KPU akan segera melaksanakan tahapan verfikasi partai politik peserta Pemilu 2014 yang akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2012 oleh KPU. Bawaslu mencatat sejumlah titik rawan tahap verifikasi parpol.

Undang-undang Pemilu yang baru sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa partai kecil non-parlemen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai elemen pelaksana UU Pemilu, berkomitmen akan melaksanakan apapun keputusan MK.

Meskipun kecenderungan persentase keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia terus meningkat dari pemilu ke pemilu, namun Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) masih pesimis dengan prospek keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014. UU Pemilu dianggap belum berpihak pada perempuan.

RUU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR, Kamis (12/04) dinilai tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan di legislasi. Sebab, dari pasal yang ada, sama sekali tak mencerminkan keberpihakan kepada perempuan.

Tim Perumus RUU Pemilu, Senin (2/4) menggelar rapat untuk menyelesaikan poin-poin RUU yang pembahasannya alot tersebut. Apa saja hasilnya?

Pemilihan komisioner KPU beberapa saat lagi akan mencapai akhir. Dari 14 orang, calon asal Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Barat (Sumbar) dinilai layak lolos.

Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tentang UU Pemilu belum menemui titik temu. Namun sudah mengerucut ke beberapa poin seperti sistem pemilu yang tertutup.

Jumlah perempuan di parlemen merupakan salah satu yang diperjuangkan oleh Komnas Perempuan. Apalagi keterwakilan perempuan di parlemen dinilai belum mempresentasikan perjuangan kaum perempuan.

Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan 30 persen calon anggota legislatif perempuan pantas diberi sanksi. Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin berharap RUU Pemilu mengatur sanksi tersebut.