Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI mendengar kabar masih ada anggaran UPS di APBD DKI 2015. Namun kini Ketua Anggaran DKI menjamin sudah tak ada lagi anggaran fantastis untuk UPS di APBD 2015.

Kemendagri memberikan batas akhir pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 hingga Jumat (19/3) besok. DPRD dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan mencapai kesepakatan.

Pengesahan APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tinggal menunggu Jumat besok sebagai batas hari terakhir. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung masih tetap mempersoalkan APBD itu.

Ahok memberikan password e-budgeting untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo siap mengawasi anggota DPRD DKI Jakarta yang nakal dan mengunci permainan anggaran.

Tim Hak Angket DPRD DKI sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kisruh anggaran APBD 2015 DKI sejak pekan lalu. Namun kini, jalannya Tim Angket berhenti sementara. 

Pihak Pemprov DKI berharap agar hasil pembahasan ini menghasilkan kesepakatan sehingga anggaran yang telah dievaluasi bisa segera masuk ke sistem e-budgeting‎ besok lusa (20/3).

Kemendagri menggelar rapat evaluasi APBD DKI 2015 bersama DPRD dan Pemprov DKI. Di tengah rapat itu, anggota DPRD DKI mempertanyakan kenapa APBD DKI 2015 hasil pembahasan dengan DPRD belum juga dibahas dalam rapat dengan Pemprov DKI tersebut.

Sejumlah lurah di Jakarta kabarnya ikut menalangi biaya operasional dan biaya untuk pekerja harian lepas (PHL) karena anggaran dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ahok memberi penjelasan.

Harapan untuk duduk bersama membahas evaluasi Raperda APBD 2015 antara Banggar DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hari ini pupus. Baru saja dibuka, rapat kembali ditunda.

Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumati tidak menampik adanya kecurigaan tersebut. Dirinya bersama tim e-budgeting juga berencana akan melakukan audit.