Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak pengajuan kembali (PK) terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra.

Bank Permata berencana akan mengajukan permohonan PK atas kasus Bank Bali. Menanggapi ini Ketua MA Harifin A Tumpa hanya memberikan jawaban diplomatis.

Bank Permata tak puas atas eksekusi dana hak tagih piutang (cessie) Bank Bali senilai Rp 546,46 miliar, Senin kemarin. Bank Permata pun akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

Eksekusi barang bukti skandal Bank Bali sebesar Rp 546 miliar di Bank Permata masih dalam proses. Eksekusi itu tidak akan menunggu hingga buron Joko Tjandra tertangkap.

Sekitar 30 orang dari SP Farmasi Kesehatan RS Kebonjati kembali mendatangi PN Bandung untuk memberikan pada sidang PK kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan dua orang mantan karyawan RS Kebonjati.

Sekitar 30 orang dari SP Farmasi Kesehatan RS Kebonjati kembali mendatangi PN Bandung untuk memberikan dukungan pada sidang PK kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan dua orang mantan karyawan RS Kebonjati, Sri Umiyatun dan Yanti Supriyanti Suwanda.

Terpidana perkara korupsi pencairan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara Rp 546 miliar Joko S Tjandra akan mengajukan PK. Pengajaun tersebut atas putusan PK Kejaksaan yang dikabulkan MA tanggal 17 Juni.

Uang yang diterima mantan anggota DPR, Bulyan Royan, dari rekanan Dephub dianggap tidak membuat negara merugi. Bulyan pun minta segera dibebaskan dari segala tuduhan.

Mahkamah Agung (MA) tidak melarang pihak Kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Penegasan ini dilakukan untuk menanggapi protes tim kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Syahril Sabirin.

Mantan Gubernur BI Syahril Sabirin merasa dizalimi dan kecewa terhadap keputusan MA yang mengabulkan PK terhadap perkara hak tagih (cessie) Bank Bali.