Panitia angket DPRD DKI Jakarta mengklaim menemukan bukti ada upaya penyuapan ke DPRD terkait RAPBD 2015. Panitia angket menyebut ada anggaran Rp 12,7 triliun yang bertujuan untuk menyuap anggota DPRD‎. 

DPP Partai NasDem menginstruksikan fraksi di DPRD untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini tampaknya kemungkinan akan diikuti DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

Fraksi NasDem di DPRD DKI menarik diri dari hak angket terhadap Ahok. Mengetahui hal ini, Ahok pun menanggapi positif.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menyatakan sikap partainya di Kebon Sirih yang mencabut hak angket bukan berarti mendukung Ahok. Namun karena institusi penegak hukum telah melakukan investigasi.

"Hak angket itu hak setiap anggota dewan. Sah-sah saja. Kami mendukung tapi kami meminta agar tetap mengantar Ahok selesai sampai masa tugasnya. Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik itu dalam era demokrasi. Kayak Pak Jokowi ini kita antar sampai selesai lah"

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI mencabut penggunaan hak angketnya di DPRD DKI yang ditujukan untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Adakah partai yang akan menyusul langkah NasDem?

DPP Partai NasDem memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menghentikan penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Menyambut instruksi itu, Fraksi NasDem DPRD DKI patuh.

DPP NasDem memerintahkan pengajuan hak angket itu dicabut! "Dengan ini, DPP NasDem menginstruksikan kepada dewan wilayah untuk mencabut hak angket, mengundurkan diri dari hak angket," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella.

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji menjadi pemimpin penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). 

Perseteruan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memasuki babak baru. Bagaimana tidak, parlemen Kebon Sirih tersebut kini melempar 'bola panas' menyusul dikembalikannya APBD DKI 2015 oleh Kemendagri lantaran terdapat ketidaksesuaian format.