Gubernur Riau Annas Maamun ditangkap tim dari KPK di Jakarta Timur. Annas sebelumnya pernah tersandung kasus pelecehan seksual yang dilaporkan seorang perempuan ke Mabes Polri.

Sumpah Mubahalah adalah sumpah yang berkaitan langsung dengan sang pencipta, Allah SWT. Oleh karena itu jangan sembarangan menantang orang untuk melakukan sumpah Mubahalah.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas bersuara keras soal permintaan Anas agar hakim dan jaksa penuntut disumpah mubahalah. Menurut Busyro Mubahalah tak mungkin diterapkan di sistem peradilan Indonesia.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan Albertina Ho, M Busyro Muqoddas, dan Muhamad Yusuf untuk menjadi calon Jaksa Agung di pemerintahan Jokowi-JK. Sementara, Busyro adalah calon yang paling difavoritkan pembaca.

Untuk kesekian kalinya, kantor KPK dikirimi benda-benda berbau klenik. Terakhir, pada Sabtu kemarin KPK dikirimi pot berbau menyengat. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menanggapi santai ulah nyeleneh ini. 

Dalam waktu yang hampir bersamaan, hakim agung Artidjo Alkostar Cs menjatuhkan vonis berat pada dua terdakwa korupsi suap impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, putusan kasasi itu sangat berpihak pada kaum tertindas.

KPK mengapresiasi vonis 18 tahun yang dijatuhkan MA kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Putusan itu di tingkat kasasi itu dinilai cukup progresif untuk melindungi hajat hidup para peternak sapi.

Pansel KPK telah menetapkan 11 nama calon pimpinan yang lolos seleksi makalah. Masih ada sejumlah tahapan lain sebelum salah satu dari mereka ditetapkan sebagai pengganti Busyro Muqoddas. Bagaimana profil mereka?

Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein diusulkan untuk menjadi calon Menteri Hukum dan HAM oleh Tim Pakar dan Pokja Redaksi Seleksi Menteri detikcom. 

11 Nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dinyatakan lulus seleksi tahap ke II. Nantinya hanya akan ada dua nama untuk diserahkan ke Presiden dan dilanjutkan dengan proses fit and proper test oleh DPR.