Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif untuk tunggakan PBB-P2, termasuk keringanan dan penghapusan sanksi administratif, berlaku hingga 31 Desember 2025.
Pemprov DKI Jakarta gratiskan layanan TJ dan MRT selama sepekan. Hal ini lantaran adanya kerusakan pada sistem pembayaran akibat aksi demo di sejumlah titik
Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth prihatin atas ledakan di SMAN 72. Ia apresiasi respons cepat Pemprov peningkatan keamanan serta trauma healing bagi korban.