Moratorium remisi yang dimaksud Kemenkum HAM adalah bukan menghapuskannya, melainkan memperketat syarat pemberian remisi untuk koruptor dan teroris. Pemerintah dinilai sedang tertekan.

Banyaknya terdakwa koruptor yang bebas dari Pengadilan Tipikor di daerah membuat sejumlah pihak meminta agar pengadilan tersebut dihentikan sementara. Namun Wakil Jaksa Agung Darmono tidak setuju.

14 Terdakwa anggota DPRD Kutai Kartanegara divonis bebas dalam sidang korupsi APBD Kutai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar. Kejagung akan mengevaluasi jaksa-jaksa yang menangani kasus itu.

Menurut Mahfud, selain mengacaukan sistem hukum yang sudah ada, kinerja Pengadilan Tipikor di daerah lebih buruk daripada Pengadilan Umum.

MA menjatuhkan vonis kepada terpidana korupsi, Kusumastana (51), Kades Sinduadi, Sleman, Yogyakarta 2 tahun tahanan kota. Keputusan ini disayangkan oleh YLBHI, karena hukuman ini diyakini tak akan membuat jera pelaku.

Kemenkum HAM akan memberlakukan pengetatan syarat bagi pemberian remisi untuk koruptor dan teroris. Pengetatan remisi ini tidak melanggar HAM dan bukan bentuk diskriminasi jika diberlakukan tanpa pandang bulu.

Kusumastana (51), Seorang Kepala Desa (Kades) Sinduadi, Sleman, Yogyakarta dijatuhi vonis oleh MA 2 tahun tahanan kota. Kusumastana dinilai terbukti melakukan korupsi atas pengadaan ruko di atas tanah desa.

Langkah Wamenkum HAM Denny Indrayana guna memperketat aturan remisi bagi koruptor mendapat tentangan. Sejumlah pihak menuding Denny melakukan pencitraan hingga melanggar aturan. Benarkah?

Wamenkum HAM Denny Indrayana menjawab tudingan pihak-pihak yang tidak suka dengan penerapan pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dan pelaku terorisme. Bagaimana?

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum mendukung moratorium remisi bagi koruptor dan teroris. Namun, remisi perlu dipatenkan dalam bentuk revisi UU Pemasyarakatan.