Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini komentar salah satu hakim MK Harjono mengenai Perpu yang bakal memperketat syarat menjadi hakim.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku setuju dengan isi Perpu MK yang baru dibacakan di Yogyakarta. Terutama terkait pasal pengawasan permanen hakim MK.

Sekretaris Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Yuanna Sisilia berada di ruangan pemeriksaan bersama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya 15 menit. Ia pun berlalu tanpa banyak berkomentar.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tidak tahu keberadaan sopir pribadi Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Daryono. Surat panggilan pemeriksaan yang sudah dilayangkan dua kali tak dijawab.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pemeriksaan usai pembacaan Perpu MK. Sekretaris Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Yuanna Sisilia diperiksa untuk kedua kalinya.

Presiden SBY menandatangani Perpu Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya dinyatakan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh KY dan MK untuk mengawasi hakim konstitusi.

Menko Polhulam Djoko Suyanto memaparkan pentingnya Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk memperkuat MK. MK sebagai lembaga negara harus ada fungsi kontrol yang jelas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

MK memastikan Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisal menjadi Gubernur Kalimantan Timur 2013-2018. MK tak menemukan dalil-dalil kecurangan yang dilakukan pasangan tersebut.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sudah tidak relevan lagi. Sebab sifat kegentingan dan kondisi darurat telah lewat.