DPR menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 menjadi undang-undang (UU). Ini juga berarti setuju defisit APBN melebar jadi 5,07%.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan tidak ada istilah kebal hukum dalam pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan ada sekitar 41 proyek unggulan dalam program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021.