Presiden Joko Widodo belum juga mengambil langkah tegas guna menyelesaikan polemik KPK-Polri. Menjelang putusan praperadilan Komjen Budi, PDIP Jabar berharap Jokowi segera menyelesaikan polemik berkepanjangan ini.

Presiden memerintahkan Polri menangkap penebar teror terhadap pegawai dan penyidik KPK. Komnas HAM menggelar penyelidikan.

PN Jakarta Selatan segera memutus sidang gugatan praperadilan yang diajukan pihak Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Apabila putusan sudah dibacakan maka Presiden Jokowi bisa menggunakannya untuk menentukan kelanjutan sepak terjang calon Kapolri itu.

Komisi III DPR hari ini akan menggelar RDPU dengan sejumlah pihak untuk meminta penjelasan pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam RDPU ini mengundang Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Sidang pembacaan keputusan Praperadilan Komjen Budi Gunawan telah dimulai. Seratusan massa pendukung yang sempat 'loyo', kini kembali bersemangat menunjukkan aksi unjuk rasanya di halaman gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim tunggal Sarpin Rizaldi akan membacakan putusan sah tidaknya penetapan tersangka‎ BG oleh KPK.

Ratusan orang yang tergabung dalam Laskar Dewa Ruci, GMBI dan Pekat berorasi di depan Istana Negara. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri.

Sidang putusan prapradilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan ke PN Jaksel, diputus hari ini oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Di tengah sorotan banyak pihak, hakim Sarpin diharapkan bisa memutus secara independen.

Hari ini diggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan. Kuasa hukum KPK menyatakan bahwa pada dasarnya hakim tak boleh menolak perkara yang diajukan, namun harus mengetahui apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Hakim Sarpin Rizaldi hari ini akan membacakan putusan sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen BG. Setidaknya ada dua dampak politik yang akan dialami oleh Presiden Jokowi pasca putusan tersebut.