Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memahami kegelisahan Presiden SBY terkait isu SMS fitnah dari pengirim yang mengaku Nazaruddin. Namun menurut Priyo seharusnya SBY meminta elite PD yang lain untuk menyampaikan kegelisahannya tersebut.

Meski sudah menjatuhkan sanksi, BK DPR tidak bisa memberitahu ke publik indentitas 3 anggota Dewan yang bermasalah. Nama mereka akan diumumkan di rapat paripurna pekan depan.

Peredaran SMS fitnah seperti yang dilakukan Nazaruddin palsu tentunya meresahkan. Hal ini bahkan diakui langsung oleh Presiden SBY yang menantangnya untuk berhadapan. Bagaimana melacak pengedarnya?

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak percaya dengan SMS ancaman dari seseorang yang mengaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Ia menganggap SMS itu layaknya sampah.

Anggota Komisi VII DPR yang diduga tersangkut kasus suap Kemenpora, Muhammad Nazaruddin, bisa bertahan lama di Singapura. Pria yang sudah absen kerja seminggu tak akan kena sanksi DPR, karena pemecatan baru bisa dilakukan jika membolos kerja 3 bulan berturut-turut.

BK DPR turun tangan menindaklanjuti kasus pemberian uang oleh politikus Partai Demokrat Nazaruddin ke Sekjen MK, Janedjri M Gaffar. BK akan meminta keterangan dari saksi MK.

Badan Kehoramatan DPR memulai pemeriksaan atas kasus anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. BK DPR pun meminta agar Nazaruddin segera pulang ke Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, tak mau memperingatkan mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin agar pulang ke Indonesia. Marzuki menilai meminta Nazaruddin meninggalkan Singapura menjadi tanggung jawab Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Presiden SBY tak perlu terlalu gusar dengan SMS fitnah kepada dirinya. SBY cukup meminta BIN untuk mengusut pengirim SMS tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung merespons kritik keras Presiden SBY kepada warga yang mengkritiknya melalui SMS, Twitter dan jejaring sosial lainnya. Padahal seharusnya SBY dapat memahami kritik masyarakat melalui media-media tersebut.