Edukasi tentang penggunaan internet secara positif terus digalakkan. Termasuk untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan Indonesia Timur yang dilakukan oleh Relawan TIK.

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ketua Tim 9 Syafii Maarif mengkritik langkah kepolisian yang menersangkakan Denny karena tidak ada kerugian negara.

Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA) mengadakan Training of Trainer di Malang, Jawa Timur. Bertempat di kantor IMAPELA Pusat, Training of Trainer berlangsung pada 21-22 Maret. Acara ini bertujuan memberikan pembekalan pada kader IMAPELA untuk menjalankan organisasi sesuai dengan asas yang berlaku.

Polri dan jajaran terkait lainnya mulai menindak WNI yang diduga berafiliasi dengan ISIS. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, motif WNI itu bisa saja karena ekonomi karena mereka hidup miskin di negara sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pencegahan WNI ke Suriah terkait ISIS lebih penting daripada pencabutan status warga negaranya. Walau begitu, ia tak menolak wacana pencabutan status kewarganegaraan tersebut.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sanksi apa yang pantas diberikan bagi WNI yang terlibat kelompok ISIS. Lalu apa hukuman yang pantas menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)?

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri acara International Conference on Terrorism and ISIS digelar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketum Golkar Agung Laksono dan Wapres Jusuf Kalla juga turut hadir.

Kegigihan Gubernur DKI Jakarta Ahok memperjuangkan sistem e-budgeting untuk APBD DKI 2015 terus menuai simpati dan dukungan banyak kalangan, terutama para tokoh dan pegiat antikorupsi. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif pun angkat bicara.

Rombongan perwakilan dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan beberapa guru dari sekolah di Yogyakarta tiba di Melbourne hari Minggu (15/03/2015) untuk mengikuti rangkaian kegiatan bertukar praktik baik pendidikan selama satu minggu ke depan di Clayton North Primary School.Rangkaian kegiat

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang berimbas swasta tak lagi leluasa untuk menguasai bisnis air. Untuk membahas efek dari putusan MK itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas.