Kementerian Kominfo seharusnya tetap konsisten dalam menetapkan tenggat waktu pelaksanaan tender kanal ketiga 3G. Tujuannya agar penataan kanal frekuensi di pita 2,1 GHz itu tak berlarut-larut.

Demokrat menduga ada pihak yang sengaja menunggangi isu politik uang dalam Kongres 2010 lalu. Hal itu dilakukan semata demi keuntungan politik menuju Pemilu 2014.

Hampir 10 tahun terakhir produksi susu segar lokal stagnan dengan harga yang rendah, fenomena ini terjadi karena minimnya anggaran dari pemerintah.

Rencana DPR untuk mengatur peliputan pers di Kompleks Parlemen dikritik oleh anggota Dewan. Menurut Meutya Viada Hafid, anggota Komisi I dari F-PG, aturan yang dibuat tidak seharusnya membatasi.

Selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR oleh KPK. Tak heran, pengajuan interpelasi tentang pengetatan remisi koruptor oleh Kemenkum HAM, banyak yang mengendus ada udang di balik batu, alias ada maunya. Nah, kasus-kasus korupsi apa saja yang menjerat anggota DPR?

Unreg massal SMS Premium yang dititahkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak bisa serta merta dijadikan alasan oleh para operator sebagai anjloknya pendapatan mereka.

Beredar kabar bahwa Telkomsel tengah melakukan upaya lobi-lobi ke DPR terkait kasus pencurian pulsa. Menanggapi hal itu, Panja Pencurian Pulsa Komisi I mengaku akan bersikap adil dan tegas, tidak akan menganakemaskan Telkomsel.

Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI menilai ada gelagat aneh dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam menangani kasus pencurian pulsa yang ditaksir merugikan masyarakat senilai Rp 1 triliun.

Wahai BRTI, sejak engkau matikan semua layanan SMS premium dari CP dan operator selular pada 14 Oktober 2011 akan berusia 4 bulan. Seharusnya di hari Valentine konsumen mendapat kebahagiaan.

Aksi BRTI yang mengumumkan daftar pemain konten nakal yang berasal dari CP dan operator dipermasalahkan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI. Reaksi ini pun disayangkan, kedua institusi itu harusnya lebih kompak.