Tim kampanye JK-Wiranto meminta peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye ditingkatkan. Selama ini lembaga ini masih belum independen sehingga menguntungkan

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan laporan kasus pencucian uang pada tahun 2009 meningkat tajam. Rasa tenang karena keamanan yang terjamin membuat pelapor tidak lagi takut melaporkan kasus yang ditemukannya.

PPATK melebarkan sayap. PPATK tak hanya mengawasi lalu lintas uang melalui transaksi perbankan, uang yang seliweran melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan ekspedisi pun jadi sasaran baru.

ICW menemukan, pelayanan kesehatan gratis berupa medical check up dan pap smear yang diberikan RS Omni International pada jaksa di Kejari Tangerang, tidak termasuk pelayanan yang dijamin dalam program kerjasama dengan PT Askes. Kejagung harus mengusut tuntas kasus tersebut.

Istri anggota DPR terpilih asal PKS Adang Daradjatun, Nunun tersandung kasus Agus Condro. Menyikapi hal ini, Presiden PKS menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Pasangan capres-cawapres diminta supaya tidak memasukkan dana asing sebagai dana kampanye mereka. Bawaslu diminta mampu merumuskan metode mereka dalam mengawasi dana tersebut.

Setelah menetapkan 4 tersangka baru kasus yang ditiupkan Agus Condro, KPK terus bergerak. Bukti-bukti keterlibatan N sebagai pemberi traveller's cheque (TC) terus dikumpulkan.

PPATK hingga kini belum mendeteksi adanya transaksi dana kampanye pilpres yang mencurigakan. PPATK tengah mengumpulkan nama-nama tim sukses masing-masing kandidat.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyambut baik penetapan 4 tersangka baru kasus Agus Condro. Tercatat seratusan orang yang mencairkan cek yang diduga suap.

Jaksa Agung berharap analisa transaksi keuangan yang dilaporkan oleh PPATK dapat dijadikan alat bukti. Sebab, laporan itu dihasilkan oleh ahli yang mengikuti pergerakan uang dalam jumlah besar.