Ada lima agenda pembangunan yang wajib dilanjutkan oleh siapa pun yang kelak terpilih menjadi Presiden RI lima tahun mendatang. 5 agenda itu akan tercapai jika pendidikan yang baik dapat dilaksanakan di Indonesia.

Kasus pembunuhan wartawan Radar Bali Narendra Prabangsa terungkap. Motif tindakan kejam itu karena pemberitaan korupsi yang ditulis mendiang. Peristiwa itu menunjukkan bahwa sikap antikritik masih subur di tengah publik.

Sebanyak 14 organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Dzikir SBY Nurussalam mendukung pasangan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres. Mereka bertekad untuk berjuang memenangkan pasangan itu di Pilpres.

KPK berencana akan memberi kuliah anti korupsi kepada 560 orang anggota DPR terpilih periode 2009-2014. Namun mengenai kapan hal tersebut akan dilakukan, KPK masih menunggu pihak Sekretariat Jenderal DPR.

Pembunuhan terhadap jurnalis koran Radar Bali AA Narendra diduga bermotif pemberitaan. Berita yang disajikan korban terkait kasus penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli.

Tidak mustahil 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi bangsa makmur sejahtera serta disegani bangsa lain di dunia dalam percaturan Internasional. Bahkan, akan menjadi Bangsa 'baldathun tayibathun warabbur ghafur'.

5 Tahun memegang jabatan presiden akan dijadikan modal kampanye pasangan SBY-Boediono alias SBY Berbudi. Beberapa hal yang dicapai selama masa itu akan dijadikan salah satu cara menggaet suara pemilih.

Dalam pidatonya deklarasi SBY Berbudi di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jawa Barat, SBY banyak menyebutkan riwayat keberhasilan pemerintahannya. SBY juga berjanji jika terpilih tidak akan banyak berjanji dan lebih banyak bekerja.

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah slogan lama yang dihembuskan. Kendati prakteknya tidaklah demikian. Tidak apa. Belum ada yang mempertanyakan. Juga tatkala dogma "suara rakyat suara Tuhan" pun ditiupkan.

Hasil Penelitian ICW terhadap kejaksaan daerah di 9 provinsi ditemukan 275 kasus korupsi sepanjang tahun 2008 dengan potensi kerugian Negara Rp 18,72 triliun.