detikNews

MK Minta Permohonan Uji Materi UU MA Diperbaiki

Mahkamah Konstitusi (MK) minta FX Cahyo Baroto memperbaiki permohonan uji materi (judicial review) UU Mahkamah Agung (MA) 5/2004.

Kamis, 20 Apr 2006 13:17 WIB

detikNews

Tim Pengkaji Revisi UU Naker Belum Terima SK

Tim Pengkaji Revisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Naker) hingga kini belum menerima SK penunjukan dari pemerintah.

Kamis, 13 Apr 2006 17:21 WIB

detikNews

Menunggu Upah di 'Kamp Pengungsian' DPRD Sumut

Sudah tiga pekan belakangan halaman Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol Medan, seperti kamp pengungsian.

Rabu, 12 Apr 2006 18:42 WIB

detikNews

Uji Materi UU KY Dinilai Timbulkan Masalah Bagi MK

Pengajuan uji materi UU Komisi Yudisial dinilai telah menimbulkan masalah. Sebab hal itu menjadikan posisi MK sulit dan rawan.

Selasa, 11 Apr 2006 14:16 WIB

detikNews

Temui Kalla, FPDS Minta Eksekusi Tibo Cs Ditunda

Dukungan moral terhadap Tibo Cs, terpidana mati kerusuhan Poso, terus mengalir. Kini giliran FPDS menemui Wapres meminta agar eksekusi mati ditunda.

Selasa, 11 Apr 2006 13:39 WIB

detikNews

300 Warga Tobasa Tercemar Kimia

Kondisi air dan udara di Kabupaten Tobasa, Sumut sudah tercemar zat kimia tertentu. Sebanyak 300 warga telah tercemar kimia berbahaya.

Sabtu, 08 Apr 2006 06:16 WIB

detikNews

Wapres Janji Kaji Revisi UU Naker

Pemerintah lagi-lagi hanya menjawab tuntutan massa buruh dengan "angin surga". Wapres berjanji untuk mengkaji RUU Naker.

Rabu, 05 Apr 2006 15:32 WIB

detikNews

Buruh Tolak Diskusikan Materi Revisi UU Naker

Para buruh tetap menolak mendiskusikan materi revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, mereka menolak revisi sama sekali.

Rabu, 05 Apr 2006 15:10 WIB

detikNews

20 Ribu Kades Kepung MA dan Depdagri

Sekitar 20 ribu kepala desa (Kades) dan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara menurut rencana akan mengepung Gedung MA dan Kantor Depdagri.

Senin, 03 Apr 2006 07:09 WIB

detikNews

Judicial Review SPB Pendirian Rumah Ibadah Diajukan ke MA

SPB tentang pendirian tempat ibadah menuai kontroversi. Tim Pembela Kebebasan Beragama mendaftarkan judicial review peraturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Selasa, 28 Mar 2006 13:46 WIB