Wacana pembubaran KPK yang dilontarkan anggota DPR Fahri Hamzah jelas-jelas tidak realistis. Namun KPK juga jangan antikritik.

BUMN, BUMD maupun lembaga-lembaga perizinan dicurigai rawan korupsi. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menengarai badan usaha yang menjadi 'ATM' bagi pejabat.

"KPK tidak pernah gagal. 100 Persen kasus yang KPK tangani, divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor," bangga Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

Delapan nama bersaing untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Golongan Karya (Golkar) sendiri telah mengincar tiga nama yang bakal dipilih nantinya.

"Menurut saya itu pernyataan yang masuk akal oleh Pak Anis, dan Pak Anis menyampaikan itu sangat percaya diri karena beliau memiliki informasi yang didapat bukan dari orang sembarangan," ujar Nasir.

Partai Golkar mewacanakan Pimpinan KPK diberi hak imunitas. Dengan adanya hak itu, kasus Cicak vs Buaya terdahulu kecil kemungkinan bakal terjadi lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta jangan melupakan kasus korupsi yang menjerat M Nazaruddin. Aksi pemboikotan anggota Banggar dan isu pembubaran KPK versi Fahri Hamzah jangan sampai mengganggu kinerja lembaga ini.

Partai Golkar sudah memiliki benchmark sendiri dalam memilih lima pimpinan KPK mendatang. Kelima orang itu harus siap untuk menangani kasus Bank Century dan Mafia Pajak.

Partai Demokrat (PD) tetap bersikukuh pada batas ambang Parliamentary Treshold (PT) sebesar 4 persen. PD menilai angka 4 persen adalah angka moderat bagi semua partai.

"Saya tidak mengerti cara berpolitik PKS. Bahasanya keras, menantang dan mengancam. Bahkan PKS jauh lebih keras dari PDIP yang oposisi," Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan.