ICW mengatakan dari catatannya ada 21 menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Selain itu ada 5 orang jajaran menteri yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membuat Kabinet Kerja dengan 34 pos kementerian. Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak mengapresiasi pilihan Jokowi terhadap para menterinya sehingga memberi nilai 6,5 terhadap Kabinet Kerja.

ICW kurang mengapresiasi Yasonna Laoly yang dipilih Presiden jokowi sebagai Menkum HAM. Demi supremasi hukum ICW mengusulkan Jaksa Agung diisi M Yusuf atau Yunus Husein.

Posisi Jaksa Agung sekarang masih kosong. Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang-nimbang sebelum menentukan pilihan meski sudah ada sejumlah nama yang menjadi calon kuat.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein buka suara soal siapa yang cocok jadi calon jaksa agung. Dia mengusulan penerusnya di PPATK M Yusuf atau Widyopramono, Jampidsus Kejagung saat ini.

M Yusuf disebut-sebut sebagai calon kuat Jaksa Agung. Sosok Yusuf yang sukses memimpin PPATK kabarnya yang menjadi pertimbangan. Apalagi Yusuf yang juga seorang jaksa ini dikenal bersih.

Partai NasDem salah satu partai penyokong Jokowi JK menyodorkan kadernya untuk posisi Jaksa Agung. NasDem mengajukan nama HM Prasetyo ke Jokowi untuk menduduki posisi prestisius itu.

Acara offline Ngopi (Ngobrolin Seputar IT) coba tampil beda. Tak lagi kongkow di kafe, kali ini acara rutin detikINET tersebut mendatangi sekolah-sekolah untuk memberi edukasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati menentukan Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Jokowi diingatkan tidak memilih politisi untuk menempati posisi Jaksa Agung.

Berbagai tugas berat sudah menanti Menkominfo baru, Rudiantara. Menurut Donny B.U, direktur ICT Watch, setidaknya ada 6 tugas penting yang harus menjadi prioritas Rudiantara.