OC Kaligis, kuasa hukum PT Duniatex mengancam akan melaporkan PT Sritex dan Dirjen HAKI ke polisi. Sritex dinilai memberikan laporan palsu, sedangkan Dirjen HAKI dinilai menyalahgunakan wewenang.

Syaripudin S Pane, eks napi yang tersandung perkara pemalsuan dokumen dan sempat mendekan di Rutan Salemba merekam aktivitas di balik tembok penjara. Apa motifnya?

Meski akses kegiatan setiap napi dan tahanan dibatasi selama berada di dalam penjara, nampaknya itu hanya isapan jempol. Melalui video yang direkam eks napi semua sudut di rutan memiliki tarif. Wow!

Setiap sudut di Rumah Tahanan Salemba memiliki banderol harga tertentu. Semuanya disesuaikan dengan kocek dan kebutuhan para penghuni penjara. Blok koruptor dibanderol Rp 30 juta dengan berbagai fasilitas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM), Sihabuddin, mengaku tidak tahu menahu mengenai video 'kerasnya' kehidupan di balik Rutan Salemba.

Kemenkum HAM masih memberikan kesempatan untuk partai politik yang belum lolos, melengkapi berkas persyaratan yang masih kurang. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) pun masih berpeluang.

Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan hasil verifikasi Parpol baru yang berhak mengikuti Pemilu. Partai NasDem untuk sementara menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi. 

Pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor dipandang positif untuk memberi efek jera. Namun Menkum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana diminta untuk tidak cepat puas.

Wamenkum HAM Denny Indrayana menjawab tudingan pihak-pihak yang tidak suka dengan penerapan pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dan pelaku terorisme. Bagaimana?

Moratorium remisi dan bebas bersyarat dinilai tidak perlu diperkuat oleh revisi undang-undang. Sebab, Kemenkum HAM hanya akan memperketat persyaratan remisi dan bebas bersyarat.