detikNews
PP 92/2015 Dilansir, Korban Salah Tangkap Berhak Ganti Rugi Rp 600 Juta
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Desember 2015.
Jumat, 11 Des 2015 17:24 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Dr Yenti: Alhamdulillah, Jokowi Merevisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap
Besarnya ganti kerugian korban salah tangkap yang meninggal dunia Rp 50 juta-Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
Kamis, 10 Des 2015 13:29 WIB
detikNews
PP 92/2015: Korban Salah Tangkap Diganti Rp 500 Ribu-Rp 600 Juta
Dalam aturan sebelumnya, korban ganti rugi salah tangkap diganti Rp 5 ribu-Rp 3 juta.
Kamis, 10 Des 2015 11:07 WIB
Bung Hatta Kembalikan Sisa Biaya Berobat ke Setneg
"Itu bukan uangku, jadi kembalikan pada negara."
Rabu, 09 Des 2015 11:46 WIB
detikNews
Pengadilan Perintahkan Yayasan Soeharto Bayar Rp 4,4 T Sebelum Tutup Tahun
PN Jaksel akhirnya mengeluarkan penetapan aanmaning eksekusi Rp 4,4 triliun Yayasan Supersemar. Yayasan itu harus membayar sebelum akhir tahun ini.
Selasa, 08 Des 2015 17:19 WIB
detikNews
Jaksa Kantongi Aset Tereksekusi Rp 4,4 Triliun, Termasuk Rumah Cendana?
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku telah mengantongi sejumlah aset yang diincar.
Senin, 07 Des 2015 18:30 WIB
detikNews
Ganti Rugi Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat Tinggal Diteken Presiden
Dalam revisi ini, ganti rugi untuk korban salah tangkap naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 600 juta.
Senin, 07 Des 2015 11:16 WIB
detikNews
Eksekusi Rp 4,4 Triliun, Jaksa Agung Kantongi Daftar Aset Yayasan Soeharto
Bank Duta, kini Bank Danamon menerima dana dari Yayasan Supersemar sebesar USD 420 juta. Dana itu seharusnya untuk pendidikan.
Minggu, 06 Des 2015 12:02 WIB
detikFinance
JK Sebut Ekonomi RI Tak Pernah Capai 7% Pasca Orba
Indonesia pernah merasakan pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada Orde Baru. Namun setelah reformasi 1998, pertumbuhan Indonesia tak pernah mencapai 7%.
Jumat, 04 Des 2015 22:28 WIB
detikNews
PN Jaksel Belum Gerak untuk Eksekusi Rp 4,4 Triliun dari Yayasan Soeharto
PN Jaksel ternyata belum melakukan penetapan aanmaning eksekusi Rp 4,4 triliun dari Yayasan Supersemar. Padahal Kejagung sudah meminta eksekusi segera dilakukan
Rabu, 02 Des 2015 06:54 WIB