detikNews

KPK Didesak Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi di Sultra

KPK didesak mengambil alih penangangan kasus korupsi pengadaan genset di Lambuya, Sulawesi Tenggara, senilai Rp 20 miliar karena Kejati tidak dapat dipercaya lagi.

Kamis, 06 Okt 2005 14:46 WIB

detikInet

Situs Pemda, Kenapa Bisa Mahal?

Gara-gara demam e-gov, Pemda pun berlomba-lomba membuat situs. Ada yang harganya selangit, tapi kualitasnya tak sepadan. Sebenarnya, apa saja sih komponen biaya situs pemerintah?

Kamis, 29 Sep 2005 13:19 WIB

detikNews

Arman Tak Mau Komisi Kejaksaan Seperti Komisi Yudisial

Komisi Kejaksaan dalam waktu dekat akan dilantik Presiden SBY. Jaksa Agung mewanti-wanti Komisi Kejaksaan agar tahu batas-batas wewenangnya.

Selasa, 27 Sep 2005 13:43 WIB

detikNews

Menhan Kaji Temuan BPK Soal Laba Rp 38 M Bisnis TNI

Menhan mengkaji hasil temuan BPK yang menunjukkan dugaan adanya dana keuntungan bisnis TNI sebesar Rp 38 miliar yang tidak disetor ke kas negara.

Senin, 26 Sep 2005 15:12 WIB

detikNews

Korupsi KPUD DKI Dilimpahkan ke Pengadilan Oktober

Kasus korupsi KPUD DKI Jakarta akan segera diadili. Kejati DKI Jakarta akan menyerahkan berkas tiga tersangka kasus itu ke Pengadilan.

Senin, 26 Sep 2005 13:00 WIB

detikNews

Keluarga Korban Trisakti dan Semanggi Tuntut Keadilan di DPR

Keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) menuntut DPR melakukan terobosan baru dalam pengungkapan kasus ini.

Jumat, 23 Sep 2005 17:45 WIB

detikNews

KPK: Laporan Korupsi Paling Banyak dari Riau

Provinsi Riau adalah daerah penyumbang terbanyak laporan kasus korupsi ke KPK. Pengaduan yang masuk itu, sebagian disalurkan ke kepolisian dan kejaksaan.

Kamis, 22 Sep 2005 23:03 WIB

detikNews

BPK Harus Tracing di Mana Dana Eks Eksekusi Nyangkut

Dana eks eksekusi di Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,67 triliun entah nyangkut di mana. Untuk itu BPK harus melakukan tracing (penelusuran).

Kamis, 22 Sep 2005 14:54 WIB

detikNews

BPK Diminta Lebih Agresif dalam Mengaudit Setneg

Setneg pernah jadi lembaga yang untouchable. Tapi kini mereka perlu diaudit. BPK pun diminta untuk lebih agresif dalam mengaudit lembaga itu.

Kamis, 22 Sep 2005 10:36 WIB

detikNews

Polisi dan Jaksa Diminta Proses 26 Perusahaan Perambah Hutan Sumut

Menhut MS Kaban protes karena baru satu perambah hutan Sumut yang ditindak. Padahal masih ada 26 perusahaan lainnya yang belum tersentuh polisi dan jaksa.

Senin, 19 Sep 2005 12:20 WIB