Ratusan Sopir Kontainer yang tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi perjuangan Indonesia (SBTPI) melakukan unjuk rasa di depan Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka menuntut agar Pungutan liar (pungli) di Pelabuhan dihapuskan.

Tidak seperti Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang ada fasilitas mewahnya. Lapas Nakoba kelas II Cipinang, Jakarta Timur, tidak ditemukan fasilitas itu.

Amarah, emosi, dan kesal. Itulah perasaan pertama ketika mendapati pungli ratusan juta hanya untuk keselamatan keluarga di Lapas. Terlebih, jika keluarga harus bahu membahu mengumpulkan uang guna menebus kamar penjara.

Lain lubuk lain ilalang. Lain lembaga pemasyarakatan (lapas), lain pula tarifnya. Lain lapas Cipinang, lain pula tarif di rumah rutan tahanan (rutan) Cipinang.

Tak selamanya kemewahan sel penjara dapat dinikmati secara mudah. Bagi koruptor kelas kakap, uang tentunya bukan masalah. Tapi bagaimana dengan yang pas-pasan?

Selama 2002-2005 UMKM menyerap 96,7% total tenaga kerja nasional. Tahun 2008 UKM menyerap hingga 97 persen. Pertanyaannya kemudian mampukah UMKM bertahan terhadap tekanan AFTA yang mulai direalisasikan pada Januari 2010 ini.

Menurut data ICW pungli di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mencapai miliaran rupiah tahun 2009. Menkum HAM Patrialis Akbar mengakui hal ini dan telah menegur Kalapas Cipinang.

Pungli di rutan pondok bambu tidak hanya dilakukan bagi setiap narapidana yang ingin bertemu dengan tamu. Namun bagi napi yang baru masuk pun dikenakan pungli.

LP Cipinang menyangkal bila praktek pungli mencapai miliaran rupiah masih ada. Pihak LP terus melakukan perubahan, meski memang tidak mungkin habis sama sekali, tetapi terus dikurangi.

Terkuaknya pemberian fasilitas mewah kepada beberapa terpidana di Rutan Pondok Bambu menambah daftar hitam sistem hukum negara ini. Praktek serupa juga terjadi di Lapas Cipinang.