Wacana mengeluarkan Perpu untuk pimpinan sementara KPK terus menuai protes. Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai, KPK masih bisa berjalan efektif meski hanya dikawal oleh dua pimpinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana untuk mengeluarkan Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Perpu yang menjadi kontroversi itu telah siap alias rampung.

Presiden SBY telah melakukan konsultasi untuk mencari konstruksi hukum dan administrasi yang tepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK telah usai. Presiden berkonsultasi dengan Ketua MA, Ketua MK dan Ketua DPR.

Presiden SBY menegaskan tidak lepas tangan terhadap situasi yang saat ini berkembang antara KPK dan Polri. Tapi dia juga tidak akan campur tangan atas proses hukum itu.

Penetapan status tersangka atas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpian KPK. Demi mencari solusi situasi pelik ini, SBY pun berkonsultasi dengan Ketua MA, Ketua MK dan Pimpinan DPR.

Pemerintah segera berkomunikasi dengan para tokoh yang menolak pengesahan RUU Rahasia Negara. Ini bagian konsolidasi agar produk hukum itu kelak seimbang antara kepentingan pertahanan negara dan unsur demokrasi.

Pengesahan RUU Rahasia Negara tidak perlu harus akhir September ini. Banyak kontroversi harus diselesaikan dahulu agar produk hukum itu seimbang antara kepentingan keamanan dan kebebasan. Demikian arahan SBY.

Sikap Presiden SBY yang diam saja dalam kisruh KPK vs Polri dinilai keliru. SBY harus aktif menekan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri untuk mencopot Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, lebaran ini Presiden SBY dan keluarga besar menggelar open house bagi masyarakat. Lokasinya di kediaman resmi di Istana Negara, Jakarta.

Kisruh KPK vs Polri tidak luput dari perhatian Presiden SBY. Tetapi sejauh ini belum ada rencana Kepala Negara mempertemukan kembali dua lembaga negara tersebut seperti pada 13 Juli lalu.