7 Tahun kepemimpinan Presiden SBY, ternyata permainan kotor dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran masih terjadi. Berdasarkan audit BPK, dalam kurun waktu itu ada penyimpangan anggaran Rp 103,19 triliun.

PD menuding, Fadel Muhammad salah alamat jika melakukan protes atas pencopotan dirinya kepada Mensesneg Sudi Silalahi. Fadel seharusnya protes ke Ketum Golkar Aburizal Bakrie.

Mantan koordinator Kontras yang juga pemerhati hukum, Usman Hamid menilai bahwa kepemimpinan SBY lemah. Hal ini tercermin dari hasil reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden SBY pada 18 Oktober lalu.

Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, Ikhsan Modjo mengkritisi adanya pernyataan para tokoh agama yang mengkritisi pemerintahan SBY. Menurut Modjo, data yang digunakan oleh para tokoh agama tersebut salah kaprah.

SBY telah mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya selama tiga tahun ke depan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kriteria SBY untuk menentukan menteri-menterinya?

Konflik yang terjadi di Papua usai digelarnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III mengundang perhatian banyak pihak. Sejumlah kalangan menilai bahwa hadirnya KRP tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kondisi daerahnya.

Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang digelar di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu (19/10/2011), berujung kericuhan. Adanya hasil kongres yang memutuskan untuk membentuk Negara Papua Barat dinilai karena ketidakpuasan masyarakat Papua pada masa Orde Baru.

Kericuhan yang terjadi di Papua Barat akibat dideklarasikannya Papua Merdeka dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Abepura, Jayapura. Namun, sejumlah tokoh adat masyarakat Papua menolak negara Federasi Papua Barat.

Sekitar 100 polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi demo 50 mahasiswa yang menutup Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Mahasiswa pun kocar-kacir dan masuk ke kampus UBK.

Rapimnas PKS juga diwarnasi sesi curhat menteri. DPP PKS mempersilakan 4 kadernya yang duduk di kabinet untuk memberi kesaksian. Hasilnya?