Bawaslu mendapati adanya indikasi pelanggaran kampanye dilakukan PKB saat kampanye akbar pada Senin (24/3) lalu. Salah satunya pelibatan istri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam orasi, padahal bukan jurkamnas.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin dengan pemimpin yang bersih, jujur, cerdas, dan cinta tanah air, Indonesia bisa mulai bangkit. Bagi Prabowo, saat ini Indonesia menghadapi tanda-tanda menuju negara gagal.

Ratusan kembaran Hatta Rajasa muncul di kampanye terbuka Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Malang, Sabtu (22/3/2014). Kembaran Hatta itu berasal dari Hatta Rajasa Fans Community (HRFC) Cabang Jawa Timur.

KPU telah menetapkan jadwal kampanye 12 partai politik sesuai tingkatan. Namun jadwal yang ditetapkan KPU RI dengan KPU Provinsi ternyata tidak sinkron, sedangkan partai yang tidak mematuhi jadwal dikategorikan melanggar.

Judul di atas layak sekali memantik makian. Jokowi yang nyaris jadi Presiden Indonesia dalam pilpres tahun ini kok dibandingkan dengan Dino Patti Djalal, peserta Konvensi Demokrat yang namanya baru mulai merangkak naik. Itu sama saja ibarat 'cicak lawan buaya'.

Tim Advokasi JB menggugat Jokowi karena dianggap tidak menepati janjinya sebagai Gubernur DKI selama 5 tahun. Tim dari Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menyatakan siap 'Pasang Badan' di PN Jakpus untuk membela Jokowi.

Gubernur DKI Joko Widodo akan memulai tugasnya sebagai juru kampanye nasional PDI Perjuangan, Minggu (16/3) besok. Ke mana saja Jokowi akan beraktivitas?

Aktivitas politik seorang calon legislator selama 14 hari kampanye hanya akan mendongkrak 9-11 persen perolehan suara.

Dari 11 nama jurkamnas PDIP, Wali Kota Tri Rismaharini tidak termasuk ke dalam tim. Sekretaris Bapilu DPP PDIP Arif Wibowo menjelaskan, kepala daerah yang masuk dalam jurkamnas PDIP adalah kepala daerah setingkat provinsi.

Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam politik dan pemilu itu tentu menjadi berita buruk bagi partai politik. Sebenarnya, partai politik tidak hanya mempunyai kewajiban meningkatkan elektabilitas partai ataupun capres yang diusung partainya, melainkan juga mendongkrak keterlibatan para pemilih.